Penilaian kinerja Jokowi-Ahok selama 1 Tahun

Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memimpin Ibu Kota selama satu tahun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk saya sendiri.

Tanggal 15 Oktober merupakan momen 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Ahok. Gebrakan Jokowi-Ahok harus diacungi jempol.
Terobosan-terobosan Jokowi-Ahok bisa jadi tidak jauh berbeda dari konsep para pemimpin DKI sebelumnya, yang juga memiliki ide sama soal monorel/MRT, atau normalisasi waduk untuk mengatasi macet dan banjir.
Akan tetapi, mereka menjadi fenomenal karena tidak hanya sebatas rencana besar dan tebar kata-kata/tebar pesona, tapi ditindak lanjuti dengan aksi konkret dengan implementasi program yang terhitung cepat.
Salah satu contohnya dimulainya konstruksi proyek MRT dan monorel yang selama puluhan tahun hanya rencana di atas kertas merupakan bukti konkret dari kinerja Jokowi-Ahok. Selain itu, normalisasi waduk yang selama ini tidak berjalan dengan baik, akhirnya sudah dilaksanakan walaupun sebelumnya banyak protes dari warga yang menempati.
Pasangan Jokowi-Ahok juga dinilai mampu menunjukkan bukti integritas moral yang baik dengan memerangi korupsi dan komitmen untuk reformasi birokrasi di DKI. Hal ini dibuktikan dengan lelang jabatan lurah, yang belum pernah dilakukan daerah lain di Indonesia. Masyarakat merasakan sekali dampaknya terhadap perilaku pelayanan dari para petugas yang sebelumnya menerapkan pola transaksional, kalo ada uang, urusan gampang. Sekarang, pelayanan lebih cepat dan tanpa harus membayar pun masyarakat diperlakukan setara.
Pasangan Jokowi-Ahok juga berhasil membuat program dengan substansi yang pro-kebijakan, bukan pro-popularitas. Satu bulan setelah dilantik, Pak Jokowi-Ahok mengeluarkan KJS (Kartu Jakarta Sehat). Tentunya hambatan terus ada, karena ini adalah sistem baru, misal sebelumnya ada RS yang kewalahan melayani masyarakat yang berbondong bondong berobat. Setelah lima bulan, sudah normal kembali.
Selain itu, Jokowi-Ahok juga mampu mewujudkan Kartu Jakarta Pintar. Sistem ini berbeda dengan program sekolah gratis yang umum dibuat daerah lain yang hanya meliputi biaya SPP, KJP (Kartu Jakarta Pintar) ini untuk menutup 13 komponen biaya (seragam, sepatu, buku, transport, les ekstrakurikuler dll). Jadi,betul-betul membangun sistem,tidak hanya program sosial yang sifatnya sementara yang bertujuan untuk cari popularitas supaya terpilih lagi.
Jokowi-Ahok menjadi fenomenal berkat pendekatan dan gaya kepemimpinannya yang merakyat, tegas, dan responsif, menjadikan rakyat DKI mencintai dua sosok ini.
Gaya blusukan Jokowi yang responsif terhadap persoalan masyarakat dan ketegasan Ahok terhadap kerja aparat birokrat dinilai memenuhi aspirasi masyarakat,
Tetapi, sejauh ini, masyarakat secara umum puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok.
Akan tetapi, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan Jakarta Baru.